Surabaya,ANN CO.ID – Konferensi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025 yang digelar di Hotel Platinum Surabaya, Selasa (23/9/2025), menegaskan pentingnya transformasi humas pemerintah di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya disinformasi, dan meningkatnya tuntutan transparansi publik.
Para pembicara menekankan bahwa humas tidak boleh lagi hanya berfokus pada pencitraan, melainkan harus menjadi penggerak utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pembicara pertama, Fachrudin Ali Ahmad, mengingatkan tantangan serius yang dihadapi humas pemerintah saat ini, mulai dari krisis kepercayaan, tuntutan akuntabilitas, hingga perubahan pola komunikasi masyarakat.
Menurutnya, humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan, merespons aspirasi masyarakat, mengelola krisis komunikasi, serta menjaga reputasi pemerintah secara berkelanjutan.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, MM., MPA., menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting bagi demokrasi.
Ia menegaskan, keterbukaan bukan hanya soal akses informasi, melainkan juga kepercayaan, partisipasi, dan efektivitas kebijakan publik.
“Fokus kami adalah mendorong regulasi adaptif, digitalisasi layanan berbasis AI, serta pengawasan yang ketat agar badan publik lebih transparan,” bebernya.
Donny juga menekankan pentingnya penguatan Government Public Relations (GPR).
Menurutnya, humas pemerintah tidak boleh berhenti pada promosi instansi, tetapi harus mampu menyampaikan kebijakan berbasis data, beretika, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Ia mengajak media, akademisi, hingga masyarakat sipil bersinergi membangun ekosistem informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari tingkat daerah, Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, melalui perwakilannya Eko Setiawan, memaparkan capaian Jawa Timur dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Provinsi ini berhasil meraih skor 83,83 dengan status “BAIK” dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dan menempati peringkat kedua nasional. Padahal, pada 2021 Jawa Timur masih berada di posisi ke-29.
Eko menjelaskan, lompatan prestasi tersebut tidak lepas dari program penguatan literasi publik, pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta transformasi digital melalui website resmi, aplikasi layanan, dan optimalisasi media sosial pemerintah.
“Kolaborasi dengan Komisi Informasi, media, komunitas, hingga akademisi menjadi kunci memperluas keterbukaan informasi sampai ke desa dan kelurahan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Perhumas Surabaya Raya sekaligus Dosen Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., menyoroti perlunya perubahan paradigma humas publik.
Menurutnya, praktik komunikasi seremonial yang hanya menampilkan foto pejabat atau slogan besar tidak cukup untuk membangun kepercayaan.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari baliho atau seremonial, tetapi dari keterbukaan dan komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Suko menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan.
Ia mencontohkan praktik transparansi di Masjid Jogokaryan Yogyakarta, keterbukaan data Command Center Surabaya, hingga kecepatan informasi BPBD Jatim saat bencana.
“Indonesia Maju tidak lahir dari slogan, tetapi dari komunikasi publik yang jujur, responsif, dan akuntabel,” tegasnya. (Red/Yus).
