Bojonegoro,ANN.CO.ID – Terkadang segala fasilitas yang melekat kepada seorang pejabat bisa menyebabkan bumerang bagi yang bersangkutan sendiri.
Segala kemewahan,kemudahan dan kekuasaan bisa membuat silau pada diri seorang pejabat sehingga menjerumuskanya kepada tindakan yang semena mena atau abuse of power.
Ada beberapa kejadian di Tanah Air belakangan ini dimana karena hal hal sepele yang dilakukannya menyebabkan dirinya tereliminasi dalam lingkaran kekuasaan.
Kasus Ahmad Sahroni dan Nava Urbach politisi Partai Nasdem yang juga merupakan anggota DPR RI harus tumbang karena perkataanya.
Uya Kuya dan Eko Patrio anggota DPR RI juga menyusul tumbang dari empuknya kursi dan dinginya ruangan dewan di gedung DPR RI Senayan Jakarta.
Dan yang terbaru seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo juga karena tidak bisa menjaga lisan dan senang flexing harus menyesali perbuatannya terlempar dari kekuasaan.
Dapat kita simpulkan bahwa awal mula penyebab mereka harus tersingkir karena ucapanya yang dianggap menyakiti hati rakyat dan ironisnya mereka mengucapkan hal tersebut di ekspos secara luas di berbagai media sosial tanpa menyadari dampaknya di masyarakat luas.
Yasin seorang pegiat media sosial dan media online mengatakan bahwa kekuatan media tidak bisa dianggap remeh Sabtu 20/09/2025.
“Para pejabat harus berhati hati dalam berucap dan berperilaku karena mereka menjadi sorotan publik.” ucapnya.
“Masyarakat akan mengalami yang disebut titik jenuh sosial dimana mereka akan membandingkan kehidupannya dan kehidupan para pejabat yang mereka lihat di medsos yang sangat bertolak belakang.” tambahnya.
Agus seorang tiktokers juga mengatakan hal yang serupa. Ia menyayangkan tidak ada rasa empati pejabat pelaku flexing di medsos kepada masyarakat.
Kalau sudah menjadi pejabat maka akan melekat dalam dirinya semua konsekwensi maka berhati hatilah dalam berinteraksi.
“Yang pejabat miliki belum tentu dimiliki masyarakat jadi ketika masyarakat merasa di dholimi maka doa mereka akan sangat mujarab dan tinggal menunggu waktu saja para pejabat akan tumbang.” pungkasnya.
Namun begitu kita juga harus mengapresiasi kinerja para pejabat lain yang benar benar mengabdi pada masyarakat.
Masih banyak pejabat publik baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif yang berpihak ke masyarakat dan akan menggunakan kekuasaan untuk bekerja sebesar besarnya kepentingan rakyat.(Red/Hr).
