Bojonegoro,ANN.CO.ID – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian. Yakni sebagai penghasil padi terbesar nomor tiga se Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi.
Selain itu, dari sisi luas sawah, Kota Migas ini berada di posisi kedua se Jawa Timur seluas 83.197 hektar. Diperkirakan, puncak panen akan terjadi pada bulan Maret 2025 mendatang.
“Maka untuk menyambut kondisi panen raya tersebut harus disiapkan secara baik,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Helmi Elisabeth.
Helmi mengungkapkan, bahwa ada kabar gembira bagi para petani Bojonegoro. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Dengan kenaikan ini diharapkan para petani semakin sejahtera.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, lanjut dia, terus berupaya meng-upgrade kemampuan sumber daya manusia serta menyiapkan regenerasi dengan mendorong minat generasi muda dalam dunia pertanian.
“Yakni, dengan melalui modernisasi dan teknologisasi yang semakin maju dan efisien,” terangnya.
“Selain itu, pemkab juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani sesuai e-RDKK yang telah diusulkan,” tandasnya.
Dalam menyambut panen raya mendatang sekaligus merespons keputusan pemerintah pusat, maka melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) bahwa ada perubahan HPP, dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500.
Hasil rapat dengan Menteri Pertanian dan Menko Pangan di Surabaya, disampaikan bahwa selain komoditas gabah, pemerintah pusat juga mengukur HPP dari komoditas jagung yakni semula Rp 5.000 menjadi Rp 5.500. Namun hal ini masih menunggu keputusan dari Bapanas.
Hal ini dilakukan pemerintah karena melihat dan kondisi iklim petani terkait kebutuhan saprodi. Misal harga pupuk yang bisa berubah, biaya produksi dan lain-lain.
Maka pemerintah mencatat HPP komoditas gabah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
Helmi menambahkan, sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia menuju swasembada pangan. Maka, untuk mewujudkan hal itu diperlukan kontribusi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah juga mendorong Poktan maupun Gapoktan untuk menjadikan Kelembagaan Ekonomi bagi Petani (KEP) berbentuk badan hukum seperti koperasi. Agar dapat menjadi mitra Poktan/Gapoktan dalam menyediakan sarana pertanian. Serta bisa menjadi lembaga yang dimulai dengan pihak lain.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja mengungkapkan, sejak tahun 2023, Bulog sudah mempunyai fasilitas sentra penggilingan padi. Lokasinya di Desa Kunci, Kecamatan Dander.
Penggilingan padi itu sudah menyerap hasil panen gabah sesuai wilayah. Yakni Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.
“Pada tahun 2024 Bulog juga sudah menyerap 5.600 ton beras yang sudah dipasarkan melalui program Bulog,” tuturnya.
Dengan naiknya harga HPP juga peluang bagi Bulog untuk menyerap lebih banyak lagi hasil panen, utamanya dari komoditas gabah. Hal itu juga sekaligus menjaga harga panen para petani.
Bulog juga akan membeli langsung gabah dari petani tanpa batas pengiriman dengan persyaratan membawa KTP.
Hal terpenting lainnya adalah kualitas gabah yang diharapkan dalam kondisi yang terbaik.
Rencana peningkatan penyerapan ini juga menjadi tantangan bagi Bulog. Yakni untuk memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah.
Karena itu, Bulog akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan asosiasi penggilingan padi Indonesia.
Pada tahun 2024 sentra penggilingan padi Bulog Bojonegoro dapat memproses sebanyak 120 ton perhari.
Namun, saat ini menunda juga mengusulkan kepada kantor pusat untuk menambah sarana dan prasarana untuk menambah penyerapan lebih banyak lagi. (Red).
