Bojonegoro,ANN.CO.ID – Unjuk rasa besar besaran melanda beberapa kota di Tanah Air beberapa waktu yang lalu yang dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota DPR RI sesuai dengan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-K/L) tahun 2026.
Dalam RKA-K/L tahun 2026 tersebut ada kenaikan yang signifikan terhadap anggaran di DPR RI yaitu 9.900 Milyar Rupiah atau 9.9 Trilyun Rupiah jika dibandingkan dengan alokasi APBN untuk DPR RI tahun 2025 sebesar 6.690,3 Milyar Rupiah (6,69 Trilyun Rupiah)
Beragam reaksi masyarakat muncul atas kenaikan anggaran tersebut yang sebagian besar menolak karena kinerja DPR RI dianggap tidak maksimal dan juga bukan representasi kepentingan rakyat.
“Kerja hanya duduk,joget,flexing dan tidak produktif dalam mensahkan Undang Undang kok THP nya naik terus.” kata Salwa seorang mahasiswa ITS sabtu 30/08/2025.
“Pajak naik terus,semua kena pajak bikin rakyat susah kok ini malah naik gaji dan tunjangannya.” tutur Rokim seorang pengusaha.
Disaat keadaan masyarakat sedang tidak baik baik saja seharusnya Pemerintah lebih peka dan punya sense of crisis sehingga Pemerintah tidak kehilangan legitimasi dari masyarakat.
Karena apabila suara suara rakyat yang tercekik kebijakan tak populis tidak di dengar maka akan timbul reaksi keras dari rakyat.(Red/Hr).
