Bojonegoro,ANN.CO.ID – Aksi masyarakat diberbagai daerah di tanah air belakangan ini seharusnya menyadarkan bukan hanya para anggota dewan namun juga para pejabat pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah tentang anggaran dari uang rakyat yang akan dan telah dibelanjakan dengan pertanggungjawabanya secara transparan.
Anggaran anggaran jumbo pengadaan barang dan jasa di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini dinilai tertutup dan minim penjelasan seharusnya segera di publikasikan karena masyarakat berhak tahu uangnya untuk siapa dan kemana dibelanjakan.
Tidak terkecuali di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dimana mempunyai APBD yang besar namun dirasa masih minim transparansi penggunaan anggaran.
“Sering kali apabila kita mencoba menjalin komunikasi dan konfirmasi pada OPD terkait kegiatan penggunaan anggaran tidak merespon dan kalaupun merespon pasti alasannya sibuk atau sedang rapat.” keluh Wibowo salah seorang jurnalis media online minggu 31/08/2025
“Padahal masyarakat perlu tahu ada pengadaan apa dan anggaranya berapa di Bojonegoro ini dan kami sebagai jurnalis ingin menyampaikan ke masyarakat.” imbuhnya.
“Ada beberapa OPD di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai alokasi anggaran yang besar untuk menunjang kegiatannya seperti DPKP Cipta Karya dan Dinas Kesehatan dan OPD – OPD lainya di lingkup Pemkab Bojonegoro diduga alergi kepada wartawan seolah olah menyembunyikan sesuatu.” tutur Agus jurnalis media online.
Agus juga berharap agar OPD yang tertutup kepada media untuk lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dan dalam melakukan kegiatanya.
“Sesuai instruksi dari Bupati Bojonegoro Setyo Wahono agar tidak menutup diri kepada awak media sehingga terjalin komunikasi yang baik.” tandasnya.
Masyarakat tidak akan tahu tanpa adanya pemberitaan tentang anggaran dan kegiatan pada OPD di Kabupaten Bojonegoro termasuk tentang besarnya anggaran makan minum rapat,anggaran kunjungan kerja,anggaran pengadaan kendaraan dinas,anggaran pengawasan dan konsultasi dan anggaran anggaran yang lain dari uang rakyat dan harus di publikasikan agar masyarakat mengerti.
Jadi miris rasanya apabila masih ada OPD yang tidak transparan dalam menjelaskan kegiatannya mengingat semua kegiatan itu adalah dari uang rakyat dan menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat.(Red/Hr).
