Ragam  

Keberpihakan Pemkab Bojonegoro Respon Cepat Keluhan Driver Ojol

admin
Img 20250831 Wa0043 Copy 732x398

Bojonegoro,ANN.CO.ID – Pasca aksi damai driver ojol dihalaman kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur,Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menemui ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Ojol Bojonegoro Bersatu di basecamp mereka sabtu 30/08/2025.

Hal ini seolah menyiratkan pesan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata atas kerja keras para driver ojol selama ini.

Nurul Azizah dan rombongan termasuk anggota DPRD Bojonegoro tersebut memasuki area dengan sapaan lembutnya merubah suasana yang sedikit tegang menjadi mencair.

“Silakan disampaikan, apa yang menjadi keluh kesah panjenengan semua,” ucap Nurul Azizah membuka dialog.

Suwito pun mewakili rekan-rekannya menyampaikan dua hal penting. Pertama, ia berharap ASN di Bojonegoro bisa diarahkan menggunakan jasa ojol.

“Kalau ASN ikut pakai ojol, itu sangat membantu kami, Bu Wabup,” ujarnya.

Kedua, Suwito mengungkapkan bahwa komunitas ojol yang dipimpinnya belum memiliki legalitas. Padahal, menurutnya, legalitas sangat penting agar mereka bisa mendapatkan dukungan program dari Kesbangpol untuk menunjang kegiatan positif.

Mendengar itu, Nurul Azizah tidak hanya mendengarkan, tapi langsung merespons. Dengan tegas ia berkata,

“Insyaallah besok kita buat surat edaran agar ASN menggunakan jasa ojek online.”tandas Wabup.

Bahkan, tanpa menunda, Wabup langsung menghubungi Kepala Kesbangpol Bojonegoro, Mahmuddin. Tak lama kemudian Mahmuddin datang ke lokasi dan meminta Suwito menyiapkan dokumen agar legalitas komunitas bisa segera diproses.

Dialog malam itu makin hidup ketika seorang driver menyampaikan keluhan soal parkir di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Mereka merasa keberatan jika setiap kali mengantar pesanan harus membayar parkir.

Tanpa pikir panjang, Nurul Azizah langsung menelepon Direktur RSUD, Ani Pujiningrum. Dari seberang telepon, Ani menyetujui usulan tersebut: driver ojol dibebaskan biaya parkir selama 15 menit pertama. Lebih dari itu tetap dikenakan tarif karena pengelolaan parkir berada di tangan pihak swasta.

Malam itu, di tengah kerumunan jaket hijau dan biru, tampak jelas bagaimana komunikasi yang hangat bisa menjembatani keresahan warga dengan solusi nyata dari pemerintah.

Keberpihakan pemimpin daerah diperlukan untuk lebih mengetahui kondisi masyarakat dibawah agar empati dan kepedulian sosial bisa terwujud karena masih banyak fakta fakta di masyarakat yang kontras dengan kehidupan para pejabat.(Red/Hr).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *