Bojonegoro,ANN CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan pedagang daging, jagal, dan supplier sapi di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan membahas kelangkaan pasokan sapi, kenaikan harga daging, serta penataan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dan dihadiri oleh Kepala Disnakkan, kepala Dinas Perdagangan, perwakilan Polres Bojonegoro, Satpol PP, dokter hewan dan pengelola RPH, serta perwakilan paguyuban jagal, pedagang dan supplier sapi.
Dalam audiensi, para pedagang menjelaskan bahwa aksi libur berjualan dilakukan secara sukarela untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi harga daging yang meningkat akibat terbatasnya pasokan sapi.
Harga daging sapi di Bojonegoro yang sebelumnya sekitar Rp125.000 per kilogram mengalami kenaikan hingga Rp140.000 per kilogram.
Kelangkaan sapi dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain berkurangnya stok pasca-lduladha, dampak panjang penyakit PMK dan Lato-Lato, serta persaingan harga dengan pembeli dari luar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi.
Pemkab bersama peserta rapat kemudian menyepakati sejumlah langkah. Pertama, RPH menjadi tempat resmi pemotongan hewan, sehingga pemotongan di luar RPH akan ditertibkan oleh Satpol PP bersama aparat penegak hukum.
Kedua, pemeriksaan terhadap sapi yang akan dipotong tetap dilakukan dokter hewan. Sapi yang kondisinya tidak memenuhi ketentuan tidak akan diloloskan.
Ketiga, sapi betina produktif dilarang disembelih untuk menjaga keberlanjutan populasi ternak. Sapi betina yang mandul atau tidak produktif dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan.
Keempat, akan dilakukan penyesuaian harga daging di tingkat konsumen dengan mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP), yakni sekitar Rp130.000-Rp140.000 per kilogram. Dalam pelaksanaannya, proses penyembelihan tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, jagal, supplier, dan pedagang. Pemkab tidak ingin mengambil langkah yang justru mengganggu rantai pasok yang sudah berjalan, namun tetap memastikan aturan dan kepentingan masyarakat terlindungi.
“Kesepakatan hari ini, RPH buka sesuai dengan kesepakatan dan menjadi satu-satunya tempat pemotongan hewan. Kalau ada yang memotong di luar RPH, akan kita tertibkan,” ucapnya.
Penataan RPH juga terus dilakukan. Pembangunan sistem pemotongan menggunakan restraining box dan rel pemotongan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun depan.
Fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan keamanan, kebersihan, dan kelancaran proses pemotongan.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan jagal menyampaikan apresiasi atas audiensi yang digelar Pemkab.
la berharap seluruh hasil kesepakatan dapat dilaksanakan bersama serta komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat.
la juga menegaskan bahwa kegiatan libur berjualan tidak dimaksudkan sebagai aksi demonstrasi. Para pedagang berharap masyarakat memahami bahwa kenaikan harga daging terjadi karena kondisi pasokan sapi yang sedang terbatas.
Wabup Nurul Azizah menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya kebersamaan seluruh pihak. Menurutnya, kesepakatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan kepentingan pedagang, supplier, pengelola RPH, sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen.
Pemkab Bojonegoro juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait ketersediaan dan pemerataan populasi sapi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pasokan ternak di daerah, sekaligus mendukung stabilitas harga daging dan keberlangsungan usaha masyarakat. (Red).
