Surabaya,ANN.CO.ID – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur terus berupaya dalam merubah paradigma terkait keberadaan perpustakaan yang terus berkembang dan maju.
Bahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan menuju modernisasi serta berteknologi informasi sesuai era jaman, lembaga yang memiliki tagline literasi untuk kesejahteraan itu menyelenggarakan workshop bertema Modernisasi Perpustakaan Khusus Pondok Pesantrean Salafiyah dan Rumah Ibadah di Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Surabaya, Rabu (4/11/2026) yang lalu.
Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari pada 4 – 5 November 2026 itu menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi perpustakaan pesantren menuju pengelolaan yang lebih modern, profesional, berbasis teknologi, dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tanpa meninggalkan kekhasan tradisi keilmuan pesantren.
Mewakili Kepala Disperpusip Jatim, Ir. Tiat S. Suwardi, MSI, Pustakawan Ahli Utama Disperpusip Jatim, Soekaryo, SH, MM menyampaikan, untuk mengubah cara pandang perpustakaan, utamanya di Ponpes Salafiyah dan Rumah Ibadah sesuai Undang-Undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan perlu komitmen bersama.
Disamping itu juga harus mampu membawa manfaat besar bagi pengembangan perpustakaan di pondok pesantren dan rumah ibadah. Lalu juga menjadi wasilah meningkatnya literasi dan kecintaan pada ilmu pengetahuan bagi masyarakat,” ujar Soekaryo.
“Melalui workshop tersebut, para pengelola perpustakaan memperoleh penguatan kapasitas dalam bidang manajemen perpustakaan, digitalisasi koleksi, pengembangan layanan literasi, pendataan perpustakaan, hingga pelestarian kitab kuning dan manuskrip keagamaan yang menjadi bagian penting dari khazanah intelektual pesantren,” tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, sebuah perpustakaan memiliki empat unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keempat unsur tersebut yakni pertama, status kedudukan perpustakaan harus di bawah sebuah lembaga, badan atau organisasi.
Kedua, memiliki tenaga pengelola yang mempunyai kemampuan spesifik terkait bidang subyek perpustakaan. Ketiga, memiliki koleksi perpustakaan untuk dilayankan ‘terbatas’ pada subyek yang menjadi minat tertentu, lalu keempat terdapat pemustakanya.
“Jadi unsur-unsur inilah yang nantinya akan berpengaruh kepada jenis perpustakaan khusus,” terangnya.
Soekaryo menjelaskan, sesuai Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mendefinisikan bahwa perpustakaan khusus merupakan “perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat. Selain itu juga lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.
“Pengertian perpustakaan rumah ibadah itu sendiri sebagaimana yang disampaikan dalam peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan rumah ibadah,” Sebutnya.
Sehingga, sebut Soekaryo, tujuan dan peran utama dari perpustakaan khusus adalah untuk mendukung visi dan misi organisasi induknya dalam mencapai tujuan yakni menyediakan layanan informasi kepada orang-orang dari organisasi induknya bernaung.
“Sementara fungsi perpustakaan khusus itu sendiri yakni sebagai pusat referensi dan penelitian serta memperlancar pelaksanaan tugas instansi atau lembaga yang bersangkutan,” jelasnya.
Sampai saat ini, Soekaryo menyebutkan bahwa data perpustakaan khusus Ponpes dan Rumah Ibadah per Oktober 2026 di Jawa Timur sampai tercatat 3.842 perpustakaan ponpes serta 1.046 perpustakaan masjid.
Sementara data pada web-site Nomor Pokok Perpustakan (NPP) pada Perpusnas RI mencatat sebanyak 168 perpustakaan Ponpes yang terdaftar dan yang memiliki NPP masih sebanyak 76 perpustakaan.
Lalu untuk perpustakaan Masjid yang terdaftar sebanyak 405 dan yang memiliki NPP masih sebanyak 334 perpustakaan.
“Kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban membina semua jenis perpustakaan di Jawa Timur. Caranya yakni dengan melaksanakan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi baik secara luring maupun daring,” ujarnya.
Melihat pentingnya peran tersebut, maka langkah yang perlu ditekankan yakni perlunya kebijakan, dukungan, komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga di luar pemerintahan.
“Seperti pada kegiatan workshop kali ini bahwa Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi E DPRD Jatim mewujudkan kegiatan ini agar dapat menjadikan perpustakaan yang berstandar nasional, berkualitas pelayanannya serta bermanfaat bagi warganya dan juga masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd menyampaikan pentingnya Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP). Menurutnya, transformasi pesantren dipandang sebagai proses pembaruan yang mengintegrasikan tiga unsur utama, yakni tradisi, inovasi, dan kemandirian
“Melalui pendekatan tersebut, pesantren diharapkan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai, karakter, dan identitas pendidikan yang telah mengakar kuat,” ujarnya.
Menurut Hikmah, FPTP juga harus mendorong pengembangan program strategis, antara lain pelatihan transformasi perpustakaan, peningkatan literasi digital santri, pengembangan keterampilan teknologi informasi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan.
Narasumber yang dihadirkan juga dari Kanwil Kemenag Jatim, BPSDM Jatim, Tenaga Ahli Teknologi Informasi Dispeprusip Jatim, serta Pejabat Fungsional Pustakawan Dispeprusip Jatim.(Bang).
