Bojonegoro,ANN.CO.ID – Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2027 yang sekaligus penetapannya digelar di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro (Jumat 13/11/2026).
Dipimpin oleh Abdullah Umar Ketua DPRD Bojonegoro dan dihadiri oleh Setyo Wahono Bupati Bojonegoro,pimpinan DPRD,jajaran Ka OPD Bojonegoro dan Ka BUMD serta undangan lainnya.
Bupati Bojonegoro dalam sambutanya menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada wakil rakyat yang menjadi anggota DPRD Bojonegoro karena kerja keras dan pemikirannya selama proses pembahasan yang terdiri dari berbagai aspirasi, prioritas, kemampuan keuangan daerah,kebijakan pusat yang terangkum dalam Raperda APBD TA 2027.
Rapat Paripurna juga menetapkan 13 Raperda melalui Propemperda TA 2027 yang terdiri dari tiga Raperda wajib,tujuh usulan dari lembaga eksekutif dan tiga inisiatif dari legislatif.
Rincian ke 13 adalah
– Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2021-2041.
– Raperda tentang Pemerintahan Desa.
– Raperda tentang LP2B
– Raperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
– Perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
– Raperda tentang Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
– Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029
– Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
– Raperda tentang Perizinan Guru dan Dosen
– Raperda tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.
– Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026.
– Raperda tentang APBD TA 2027.
– Raperda tentang APBD TA 2028.
Sementara itu Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan pentingnya kesiap siagaan penanggulangan bencana yang terjadi yaitu kekeringan pada musim kemarau dan banjir saat musim penghujan.
Sedangkan postur APBD TA 2027 mengalami defisit sebesar 719,6 M dengan pendapatan daerah diproyeksikan 4.488.843.757,449 dan belanja daerah 5.208.345.910,247 sehingga dibutuhkan pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran sebesar 719,6 M.
Dari kesepakatan antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut dalam pelaksanaanya harus konsisten dan selaras antara perencanaan dan pelaksanaan serta efektifitas karena menyangkut uang rakyat dan setiap produk hukum juga harus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sehingga APBD Kabupaten Bojonegoro benar benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat Bojonegoro.(Her).












