Bojonegoro,ANN.CO.ID – Rapat Komisi B DPRD Bojonegoro yang dipimpin oleh Lasuri dan dihadiri segenap anggota Komisi B beserta Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dengan agenda keberlanjutan program Gayatri (Senin 04/05/2026) sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur menjadi ajang kritikan dan evaluasi anggota Dewan terhadap kinerja Disnakkan terhadap program Gayatri khususnya tahun 2025.
Rapat diawali pemaparan oleh Elfia Sekdin Disnakkan yang menyampaikan keberhasilan Gayatri yang mampu meningkatkan penghasilan KPM hingga 700 ribu perbulan sehingga program ini dirasa berhasil.
“Sampai bulan maret 2026 produksi telur mencapai lebih dari 4 ton bisa meningkatkan gizi KPM, peningkatan penghasilan KPM dan pemenuhan produksi telur dan dengan harga pakan berkisar 7000 sampai 7500 sehingga mampu memberikan penghasilan 500 ribu sampai 700 ribu KPM perbulan.” ungkapnya.
Elfi juga telah melakukan bimtek terkait pakan ayam agar bisa dibuat sendiri dengan mencampur jagung, dedak dan konsentrat dengan formula tertentu sehingga dapat mengurangi biaya pakan yang tinggi.
“Dibeberapa kecamatan sudah banyak yang berhasil karena petugas kami sudah kolaborasi sehingga tidak ada masalah terkait pakan. ” Imbuhnya.
Klaim keberhasilan Gayatri oleh Disnakkan ternyata dibantah oleh Donny Bayu Setiawan anggota Komisi B yang menyatakan bahwa angka angka yang disajikan Disnakkan terlalu dilebih lebihkan.
“Banyak aduan KPM Gayatri kepada kami dan kami juga sering terjun kelapangan ternyata banyak yang kesulitan dalam membeli pakan karena harga telur tidak sesuai dengan pakan.” ungkapnya.
Selain itu Doni juga meragukan bahwa penghasilan KPM Gayatri mencapai 500 ribu mengingat dari hitung hitunganya hasilnya malah menjadi minus.
Doni juga membeberkan fakta bahwa dalam memperoleh pakan petani harus membeli ke toko dengan jarak yang jauh sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan terutama kecelakaan.
“Banyak yang perlu kita pikirkan bagaimana mendekatkan pakan kepada KPM dengan harga yang murah dan apabila kendala ini belum diantisipasi maka program Gayatri jangan ditambah dulu. ” tegasnya.
Sementara itu Lasuri juga melontarkan kritikan karena menurutnya banyak warga yang mengadu banyak KPM Gayatri yang harus merogoh kocek pribadi dalam membeli pakan dan mendorong Pemerintah Bojonegoro membangun pabrik pakan sendiri agar bisa menekan harga.
Anggota Komisi B yang lain yaitu Sigit Kushariyanto menyarankan Pemkab Bojonegoro melakukan kajian jangka panjang untuk membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Sedangkan Muhadi anggota Komisi B yang lain memprediksi bahwa program Gayatri akan mengalami kerugian mengingat adanya kompetitor dari luar daerah bisa mempermainkan harga sedangkan Bojonegoro yang baru belum mempunyai ilmunya dan terkesan memaksakan.
Evaluasi dan kritikan anggota Dewan terhadap Gayatri merupakan support kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar kedepannya bisa memformulasikan dan melakukan kajian terhadap program demi terwujudnya tujuan Pemerintah yaitu mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang bahagia,makmur dan membanggakan.(HR).
