Surabaya,ANN.CO.ID – Surabaya adalah kota yang terus tumbuh. Bersamaan dengan pertumbuhan itu, ada satu persoalan yang setiap hari datang tanpa diundang: sampah.
Sampah harus diangkut, dipilah, diolah, dan pada akhirnya membutuhkan lahan serta biaya yang tidak sedikit.
Selama sampah hanya dilihat sebagai persoalan kebersihan, maka sampah akan selalu menjadi beban pemerintah daerah.
Tetapi ada pertanyaan yang layak kita ajukan:
Bagaimana jika sampah Surabaya tidak lagi hanya membutuhkan biaya, tetapi justru dapat menciptakan nilai ekonomi?
Bagaimana jika lahan yang digunakan untuk mengelola sampah tidak sekadar menjadi tempat pengolahan, tetapi berkembang menjadi kawasan industri pengolahan sumber daya?
Dan bagaimana jika hasil pengolahan sampah dapat ikut mendukung energi, ketahanan pangan, sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah?
Inilah sebuah alternatif solusi yang layak dipertimbangkan Surabaya.
Dari Beban Menjadi Aset Produktif
Modelnya sebenarnya sederhana.
Pemerintah daerah memiliki aset berupa lahan, kewenangan dan aliran sampah. Dunia usaha memiliki modal, teknologi dan kemampuan membangun serta mengoperasikan industri.
Keduanya dapat dipertemukan dalam suatu skema kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Pemerintah tidak harus membangun seluruh fasilitas menggunakan APBD.
Aset pemerintah tetap menjadi milik pemerintah, tetapi dibuat produktif.
Sampah tidak lagi sekadar dibuang atau dipindahkan, tetapi menjadi bahan baku industri.
Material yang memiliki nilai dapat masuk ke industri daur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi produk pupuk atau pembenah tanah yang memenuhi standar. Teknologi tertentu dapat menghasilkan energi.
Dengan demikian, kita tidak lagi berbicara tentang tempat pengolahan sampah, tetapi tentang industri ekonomi sirkular.
Sampah Bisa Mendukung Pangan dan Pendapatan Daerah
Mengapa berhenti pada pengolahan sampah?
Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau pembenah tanah yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian dan urban farming.
Energi yang dihasilkan dapat mendukung kegiatan industri maupun kebutuhan kawasan, sesuai teknologi dan regulasi.
Material daur ulang dapat kembali menjadi bahan baku industri.
Dan seluruh produk tersebut mempunyai potensi nilai ekonomi.
Di sinilah peluang baru bagi pemerintah daerah.
Sampah yang selama ini menjadi biaya dapat berubah menjadi sumber penerimaan atau manfaat ekonomi daerah, sepanjang model bisnis, kepemilikan hasil usaha dan mekanisme kerja samanya dirancang sesuai ketentuan hukum.
Pendapatannya dapat berasal dari berbagai aktivitas dalam ekosistem industri—misalnya pemanfaatan material hasil pengolahan, produk pupuk, energi, jasa pengolahan, maupun produk turunan lainnya.
Bukan berarti semua hasil tersebut otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah. Struktur kepemilikan, investasi, pembagian hasil dan bentuk kerja sama harus terlebih dahulu dirancang secara legal dan transparan.
Namun prinsipnya jelas:
jangan sampai aset pemerintah hanya menghasilkan biaya, ketika ia sebenarnya dapat menghasilkan nilai.
Modelnya Sedang Kami Uji di Kabupaten Malang
Gagasan ini tidak berhenti pada konsep.
Bersama Data Cerdas Nusantara dan ICMI Jawa Timur, dengan dukungan mitra teknologi dari China, saat ini sedang dikembangkan sebuah piloting industri pengolahan sampah di Kabupaten Malang.
Luas lahannya sekitar 6 hektare, dengan kapasitas rencana sekitar 800 ton sampah per hari.
Pemerintah Kabupaten menyediakan lahan, sementara teknologi dan investasi dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan mitra teknologi.
Berapa energi yang dapat dihasilkan? Berapa produk pupuk yang dapat diproduksi? Berapa nilai investasinya? Berapa manfaat ekonominya bagi daerah?
Angka-angka tersebut masih dalam proses penghitungan.
Justru karena itu pendekatannya adalah:
uji, ukur, buktikan, kemudian kembangkan.
Bukan menjual angka sebelum ada perhitungan.
Mengapa Gagasan Ini Relevan untuk Surabaya?
Surabaya mempunyai persoalan sampah yang besar, tetapi juga memiliki aset, infrastruktur dan kapasitas ekonomi yang besar.
Karena itu, mungkin sudah waktunya kita membayangkan sebuah Kawasan Industri Ekonomi Sirkular Sampah Surabaya.
Bukan sekadar tempat mengolah sampah.
Tetapi kawasan yang menghubungkan:
sampah → industri → energi → pupuk → pertanian → pangan → ekonomi → pendapatan daerah.
Dengan kawasan sekitar 10 hektare dan kapasitas pengolahan yang disesuaikan dengan hasil kajian teknis, Surabaya dapat menguji model ini secara bertahap.
Tidak harus langsung membangun semuanya.
Mulai dari pilot project.
Karakterisasi sampah.
Uji teknologi.
Hitung investasi.
Hitung biaya operasi.
Hitung produk yang dihasilkan.
Hitung dampak lingkungan.
Dan yang tidak kalah penting:
hitung berapa nilai ekonomi yang dapat kembali kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Pemerintah Tidak Harus Menanggung Semuanya
Inilah bagian terpenting dari gagasan ini.
Ketika mendengar industri pengolahan sampah, pemerintah sering langsung berpikir tentang investasi besar.
Padahal ada pilihan lain.
Pemerintah dapat menjadi pemilik aset dan regulator. Dunia usaha dapat menjadi investor dan operator. Teknologi dapat didatangkan dari mitra yang memiliki kompetensi.
Dengan tata kelola yang tepat, pemerintah tidak harus menjadi satu-satunya pihak yang membiayai pembangunan.
Aset pemerintah tetap terlindungi.
APBD dapat difokuskan pada pelayanan publik lainnya.
Sementara kawasan pengolahan sampah berpeluang menghasilkan berbagai nilai ekonomi.
Dan yang lebih menarik, pemerintah daerah berpeluang memperoleh pendapatan atau manfaat ekonomi dari aset yang dimilikinya, melalui skema kerja sama pemanfaatan aset dan/atau model usaha yang sah.
Dengan demikian, tanah pemerintah tidak hanya menjadi tempat berdirinya pabrik.
Tanah menjadi aset produktif.
Sampah tidak hanya menjadi sesuatu yang harus dibayar.
Sampah menjadi bahan baku ekonomi.
Dan industri tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan.
Industri juga berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah.
Sebuah Gagasan untuk Dipertimbangkan Surabaya
Kami tidak sedang mengatakan bahwa model ini pasti cocok tanpa kajian.
Justru sebaliknya.
Surabaya perlu mengujinya secara terbuka dan profesional.
Jika layak secara teknis, lingkungan, ekonomi dan hukum, mengapa tidak dikembangkan?
Jika teknologi perlu diperbaiki, perbaiki.
Jika model bisnis perlu disempurnakan, sempurnakan.
Jika perlu pilot lebih kecil, mulai dari yang lebih kecil.
Yang penting adalah membuka ruang untuk sebuah paradigma baru.
Di sinilah pengalaman piloting di Kabupaten Malang dapat menjadi salah satu referensi awal. Data Cerdas Nusantara, ICMI Jawa Timur dan mitra teknologi dari China berada pada posisi untuk berbagi pengalaman, teknologi dan model yang sedang dikembangkan—bukan untuk meminta Surabaya langsung mengambil keputusan.
Keputusan tetap berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya.
Kami hanya menawarkan sebuah pertanyaan:
«Mungkinkah sampah Surabaya tidak lagi sekadar menjadi biaya, tetapi menjadi sumber energi, pupuk, pangan, industri dan pendapatan daerah?»
Jika jawabannya layak untuk dikaji, maka mungkin inilah saatnya Surabaya membuka meja diskusi.
Bukan untuk langsung menandatangani kerja sama.
Tetapi untuk menghitung bersama.
Sebab gagasan besar tidak harus dimulai dengan kontrak.
Kadang cukup dimulai dengan satu pertanyaan:
“Bagaimana kalau sampah kota kita ubah menjadi sumber daya yang bekerja untuk kota?”
Surabaya sudah memiliki sampahnya.
Surabaya sudah memiliki asetnya.
Yang mungkin diperlukan sekarang adalah model yang membuat keduanya bekerja untuk kepentingan warga.
Dari sampah menjadi energi.
Dari sampah menjadi pupuk.
Dari pupuk menjadi pangan.
Dari sampah menjadi industri.
Dan dari industri menjadi nilai tambah serta potensi pendapatan bagi daerah.
Sampah Kota Membiayai Pangan Kota.
Sebuah gagasan untuk Surabaya.
Surabaya, 23 September 2026
Oleh : M. Isa Ansori
Kolumnis, Dosen dan Wakil Ketua ICMI Jatim
