Surabaya, ANN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan komitmen nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Abdullah Umar secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Jumat, 29 Mei 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Capaian ini melengkapi total 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang juga berhasil meraih opini tertinggi tersebut pada tahun ini.
WTP Bukan Prestasi, Melainkan Sebuah Kewajiban, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menegaskan kembali bahwa opini WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat.
Proses penentuan opini ini didasarkan pada penilaian kesesuaian penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara objektif melalui sistem cross review berjenjang antardaerah dan pusat guna menjaga integritas pemeriksaan.
Meski meraih predikat WTP, BPK mengingatkan bahwa opini ini berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan historis dan tidak menjadi jaminan 10046 bebas dari celah kecurangan atau unsur tindak pidana korupsi lainnya.
Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diimbau untuk terus meningkatkan pengawasan internal.
Komitmen ini diharapkan mampu mendorong Pemkab Bojonegoro tidak hanya mempertahankan opini WTP pada transaksi berjalan di tahun-tahun mendatang, melainkan juga mewujudkan pembangunan yang kualitasnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bojonegoro.(Promopim/Red).
