Surabaya,ANN.CO.ID – Saya hidup di kampung dan menyaksikan sendiri bahwa tidak semua keluarga baik-baik saja. Di balik pintu rumah yang tampak tenang, ada orang tua yang gelisah memikirkan kebutuhan esok hari, keluarga yang bertahan di antara pilihan-pilihan sulit, dan anak-anak yang tumbuh di tengah lingkungan yang tak selalu ramah.
Kegelisahan saya sederhana: jangan sampai kita begitu sibuk menata kampung, tetapi lupa memahami kehidupan warganya.
Kegelisahan inilah yang membuat saya memandang Lomba Kampung Pancasila 2026 bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum bagi Surabaya untuk memasuki babak baru: belajar mengenali persoalan, mendengar suara yang tak terdengar, dan memastikan tidak ada warga yang berjuang sendirian. Sebab, ruh Pancasila seharusnya tidak hanya terlihat dalam wajah kampung yang tertata, tetapi juga terasa dalam kepedulian terhadap sesama, dimulai dari RT, tempat denyut kehidupan warga paling nyata.
Sebagai warga yang hidup di tengah masyarakat, saya tahu bahwa persoalan tidak selalu terlihat dari luar. Ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi memilih diam karena malu. Ada orang tua yang ingin mendampingi anaknya, tetapi waktunya habis untuk bekerja. Ada pula anak-anak yang membutuhkan perhatian, namun justru lebih banyak menemukan penerimaan di luar rumah, termasuk dari lingkungan pergaulan yang dapat menjerumuskan mereka.
Kita sering mudah menilai tanpa memahami keadaan. Ketika anak terlibat pergaulan buruk, orang tuanya disalahkan. Ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi, mereka dianggap kurang berusaha. Padahal, kehidupan tidak sesederhana itu. Ada orang yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan hari ini dan membiayai pendidikan anak. Ada orang tua yang bekerja lebih lama demi dapur tetap mengepul, tetapi kehilangan waktu untuk mengawasi tumbuh kembang anaknya.
Saya tidak bermaksud membenarkan setiap tindakan yang keliru. Saya hanya ingin mengajak kita memahami bahwa persoalan sosial sering kali memiliki akar yang lebih dalam daripada apa yang terlihat. Jika kita hanya sibuk menghakimi, kita mungkin terlambat mencegah masalah yang sebenarnya bisa ditangani sejak awal.
Di sinilah Kampung Pancasila seharusnya menemukan maknanya. Pancasila bukan sekadar simbol yang dipasang di dinding atau diucapkan dalam upacara. Ia harus hadir dalam cara kita memperlakukan tetangga, menghormati martabat manusia, dan bersedia membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan.
Apa artinya gotong royong jika kita hanya bekerja bersama membersihkan jalan, tetapi tidak peduli ketika tetangga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup? Apa artinya persatuan jika kita tinggal berdekatan, tetapi tidak mengetahui bahwa ada anak yang mulai kehilangan arah atau keluarga yang membutuhkan pertolongan?
Karena itu, saya berharap Lomba Kampung Pancasila menjadi lebih dari sekadar ajang menilai kebersihan, kerapian, dan aktivitas warga. Penilaian seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat apakah kampung semakin peduli, apakah keluarga rentan semakin diperhatikan, dan apakah anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman.
Pekerjaan itu harus dimulai dari RT. Ketua RT, kader PKK, kader kesehatan, karang taruna, tokoh agama, dan warga memiliki kedekatan yang memungkinkan mereka mengenali persoalan lebih awal. Bukan untuk mencampuri urusan pribadi atau mempermalukan keluarga yang sedang kesulitan, melainkan untuk membangun kepedulian yang menjaga martabat manusia.
Kita bisa memulainya dengan mengenali anak yang terancam putus sekolah, keluarga yang kehilangan penghasilan, lansia yang hidup sendiri, atau warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Jika ditemukan persoalan, warga bersama pengurus lingkungan dapat menghubungkan mereka dengan bantuan sosial, layanan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan anak yang sesuai.
Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh RT. Di sinilah pemerintah kota harus hadir sebagai pengayom. Pemkot Surabaya perlu memperkuat kemampuan pengurus lingkungan, menyediakan data yang akurat, memastikan layanan mudah diakses, dan menindaklanjuti kebutuhan warga secara nyata. Gotong royong masyarakat tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya.
Keberhasilan Kampung Pancasila karena itu tidak cukup diukur dari jumlah penghargaan atau banyaknya RW yang masuk kategori terbaik. Ukurannya juga harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari: apakah keluarga yang kesulitan lebih terbantu, anak-anak lebih terlindungi, warga lebih mudah memperoleh layanan, dan masyarakat semakin berani saling meminta serta memberi pertolongan.
Saya membayangkan Surabaya yang maju bukan hanya karena jalan semakin baik, taman semakin indah, dan kampung semakin tertata. Surabaya juga harus maju karena warganya merasa diperhatikan. Karena seorang ibu tidak merasa sendirian menghadapi kesulitan, seorang anak menemukan orang dewasa yang bersedia mendengarkannya, dan keluarga yang sedang menghadapi masalah tahu bahwa ada lingkungan yang mau membantu.
Bagi saya, inilah babak baru Surabaya memahami warganya. Kota tidak cukup hanya mengenali penduduk melalui angka dan data administratif. Kota harus mampu membaca kehidupan manusia, memahami kerentanannya, dan menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata.
Kita tidak perlu menunggu kampung menjadi juara untuk memulai pekerjaan itu. Setiap RT bisa memulainya hari ini, dari tetangga yang kita sapa dan keluarga yang kita perhatikan.
Kampung yang benar-benar Pancasilais bukan kampung yang tidak memiliki warga yang kesulitan, melainkan kampung yang tidak membiarkan seorang pun menghadapi kesulitannya sendirian. Di situlah Pancasila menjadi kehidupan, gotong royong menemukan maknanya, dan Surabaya membuktikan bahwa kemajuan kota pada akhirnya harus kembali kepada manusia yang tinggal di dalamnya.
Surabaya, 12 Oktober 2026
M. Isa Ansori
warga kota dan wakil ketua ICMI Jatim, Founder pusat studi perubahan perilaku anak dan remaja ( Pusppar ) ICMI Jatim
