Surabaya,ANN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Lewat pengelolaan anggaran dan administrasi yang tertib, Pemkot Surabaya berhasil meraih penghargaan atas kepatuhan pembayaran iuran serta pencapaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat Jawa Timur.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh mengatakan, penghargaan ini diterima oleh Pemkot pada (22/10/2026) kemarin. Dirinya menyampaikan, bahwa penghargaan ini tidak lepas dari konsistensi Pemkot Surabaya dalam memenuhi berbagai kriteria utama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Diterimanya penghargaan ini, dr. Billy menerangkan, Pemkot Surabaya dinilai memenuhi enam kriteria berikut ini. Diantaranya, yakni pembayaran kewajiban jatuh tempo, cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN, penyelesaian piutang awal tahun, kecukupan anggaran iuran tahun 2026, ketertiban rekonsiliasi, kontribusi anggaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda).
“Pemberian penghargaan kemarin itu, karena Pemkot Surabaya itu termasuk kota yang patuh terkait pembayarannya, capaian kepesertaan JKN. Pembayarannya nggak telat jatuh tempo, itu kita rutin tiap bulan, kami juga konsisten melakukan rekonsiliasi data,” kata dr. Billy, Jumat (23/10/2026).
Dalam melakukan rekonsiliasi data, dr. Billy menerangkan, Pemkot melibatkan lintas perangkat daerah (PD) mulai dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos) hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Rekonsiliasi data rutin tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan cakupan dan keaktifan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Surabaya.
Hal ini dilakukan Pemkot untuk memastikan warga ber-KTP Surabaya bisa langsung mengakses layanan kesehatan gratis tanpa kendala. Hal tersebut, selaras dengan program Wali Kota Eri Cahyadi.
Selain cakupan dan kepesertaan yang optimal, Pemkot Surabaya telah merampungkan seluruh kewajiban utang sehingga terbebas dari tunggakan pada tahun berjalan. “Kita tidak ada piutang untuk premi BPJS. Jadi untuk piutang sudah kita selesaikan untuk yang tahun kemarin, tahun ini insyaallah kami tidak ada piutang,” jelasnya.
Sedangkan untuk kecukupan dan kontribusi anggaran, Pemkot Surabaya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) alokasi anggaran iuran selama setahun dengan BPJS Kesehatan. “Jadi penganggarannya selama satu tahun sudah kita tuang di dalam PKS. Peserta kita misalnya ada satu juta bisa membayar sejumlah berapa, di PKS itu tertuang seperti itu,” paparnya.
Yang terakhir, Pemkot Surabaya juga dinilai dari cakupan UHC Surabaya yang didorong oleh kepatuhan badan usaha atau perusahaan dalam mendaftarkan dan membayar iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) secara disiplin. “Jadi cakupan UHC tidak hanya dari anggaran Pemda, tapi juga bisa dinilai dari anggaran APBN, kepesertaan dari perusahaan PPU. Jadi badan usaha-badan usaha yang rajin mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN-nya, itu tiap bulan juga kita absen supaya mendongkrak cakupan UHC,” urainya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi menerangkan, bahwa program kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Surabaya merupakan pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama daerah. “Komitmen Pak Wali Kota adalah seluruh warga ber-KTP Surabaya harus mendapatkan layanan kesehatan gratis. Karena ini pelayanan dasar, maka dalam perencanaan anggaran selalu kami prioritaskan,” kata Myrna.
Myrna menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah menjamin alokasi anggaran JKN hingga akhir tahun dan bahkan telah menyiapkan perencanaan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Di tengah penyesuaian anggaran di berbagai daerah yang bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Kota Surabaya masih stabil dan memiliki alokasi anggaran yang kuat.
“Jadi untuk tahun ini sudah aman, sampai akhir tahun kita sudah alokasi anggaran itu cukup lah. Nah, untuk tahun 2027 juga sudah kita siapkan, karena ini pelayanan dasar pasti itu prioritas,” jelas Myrna.
Myrna menyebutkan, saat ini tingkat keaktifan kepesertaan JKN di Surabaya telah mencapai 90 persen lebih. Dia berharap, sinergi antara Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan dapat terus ditingkatkan ke depannya.
“Jadi kita mendukung, pada prinsipnya kalau dari Bappeda kan kita mendukung program itu, memastikan itu jadi prioritas di anggaran gitu kan. Dan kita kontribusinya setiap tahun itu (anggaran) sudah teralokasikan sehingga tidak ada lagi keterlambatan,” pungkasnya.(Bang).
