Bojonegoro,ANN.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG (pengarusutamaan gender) Tahun 2025.
Kegiatan ini dilakukan secara daring dari ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (23/10/2026).
Selain Kabupaten Bojonegoro, kegiatan verifikasi ini juga diikuti oleh Kota Bandung yang bergantian menyampaikan paparan di pembukaan dan kemudian dilakukan verifikasi.
Dalam verifikasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD terkait dan stakeholder lainnya.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, dan Hukum pada Ilham Firman pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan perlunya mengembangkan inovasi, dengan memperhatikan daerah masing-masing.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk mendalami pelaksanaan PUG dapat terukur dan konsisten.
“Kami harapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka capaian terbaik. Verlap ini merupakan langkah yang baik untuk menyampaikan bukti dukung lebih luas daripada verifikasi administrasi,” ujarnya.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa Bojonegoro mempunyai 9 program prioritas diantaranya ada pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga.
“Juga ada komitmen daerah diantaranya Perda nomor 9 tahun 2025 tentang pengarusutamaan gender (PUG). Kini telah disusun RAD pengarusutamaan gender, juga disusun pedoman umum pelaksanaan Musrenbang yang menyebutkan keterwakilan perempuan,” tandasnya.
Wakil Bupati juga menjelaskan prioritas pembangunan Bojonegoro tahun 2025-2029 yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, penurunan angka pengangguran dan konektivitas wilayah.
Sesuai data yang ada, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bojonegoro 2025 sebesar 92,56, meningkat 0,34 poin dibandingkan tahun 2024 (92,22). Angka ini menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2023. Pada 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro sebesar 0,352, mengalami kenaikan 0,127 poin dibandingkan tahun 2024 (0,225), namun masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur (0,329) dan nasional (0,402).
Pemkab Bojonegoro juga memiliki berbagai inovasi daerah yang responsif gender dan inklusif diantaranya pemberian insentif bagi jamaah tahlil dan pengurus jenazah wanita. Ini sebagai bentuk penghargaan atas peran perempuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Juga program Desa Digital yang didorong untuk untuk memperluas akses informasi dan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi perempuan.
Tak hanya itu, penyediaan transportasi gratis bagi pelajar bagi penyandang disabilitas untuk mendukung akses pendidikan, mobilitas, dan kesempatan yang setara juga telah dilakukan Pemkab.
Ada juga aplikasi JEMPPOLAN, yakni layanan administrasi kependudukan digital yang mudah, cepat, dan inklusif untuk seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, lansia, dan
penyandang disabilitas.
Pemkab Bojonegoro juga punya progra Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) melalui sektor peternakan yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Kemudian program pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar dari keluarga miskin dan rentan dengan memastikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
Ada juga Festival Dewi Cemara dan Wastra Batik untuk pengembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mengangkat peran perempuan, melestarikan kearifan lokal, serta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat kreatif.
Serta ada Medhayoh yang merupakan layanan publik yang memudahkan akses informasi dan layanan bagi seluruh masyarakat secara inklusif, termasuk perempuan dan kelompok rentan.(Yus).
