Bojonegoro,ANN CO.ID – Dugaan keracunan menu makanan dari program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang dialami sejumlah murid sekolah dan ibu hamil di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro JawaTimur beberapa waktu yang lalu memantik reaksi keras dari berbagai kalangan.
Pasalnya kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Bojonegoro namun sudah kesekian kali yang mengindikasikan lemahnya pengawasan dari instrumen daerah yang menangani.
Rudi Eko Prasetyo pejabat fungsional DPM PTSP mengatakan bahwa SPPG Plesungan 2 sebagai pemasok MBG di daerah tersebut telah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higienis Sanitasi) sebagai syarat legalitas operasional.
Sementara itu Nafidatul Himah Ketua APPA (Asosiasi Perlindungan Perempuan dan Anak) menyesalkan atas kejadian dugaan keracunan MBG terjadi lagi.
“Seharusnya tidak terjadi lagi dan sanksinya harus lebih tegas karena orang tua akan takut dan kawatir kalau kejadian itu menimpa anaknya. ” ujarnya (Jumat 17/04/2026)
“Berapapun jumlah korban ini adalah masalah kesehatan anak dan ibu hamil jadi sanksi harus lebih tegas agar menjadi contoh SPPG lain untuk lebih memperhatikan dan bekerja sesuai SOP” tambahnya.
Nafi juga menyanyangkan suatu SPPG yang sudah mendapatkan SLHS namun masih terjadi dugaan keracunan MBG
“Seharusnya sudah paham apa saja yang harus dilakukan dan SLHS tidak menjamin karena dilapangan masih terjadi dugaan keracunan MBG” pungkasnya.
MBG sebagai program Pemerintah Pusat yang dalam aplikasinya di lapangan banyak ditemukan dugaan keracunan akan membuat masyarakat menjadi ragu dan takut untuk mengkonsumsinya.
Jangan sampai MBG yang bertujuan mulia
meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan mengatasi stunting, malnutrisi, dan kelaparan pada anak sekolah, balita, serta ibu hamil mendapat legitimasi yang rendah di masyarakat.(HR).
