Mojokerto,ANN.CO.ID – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga ketahanan pangan nasional. Jawa Timur bahkan dinilai menjadi role model penguatan SDM dan ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Lemhannas Goes to Campus di Universitas KH Abdul Chalim, Ponpes Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, Selasa (12/5).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan Jawa Timur merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, perguruan tinggi, pesantren hingga masyarakat.
“Kuncinya adalah sinergi. Tidak mungkin kita sukses sendirian. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan pesantren menjadi kekuatan penting pembangunan Jatim,” ujarnya.
Khofifah juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,96 persen secara year on year, tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional.
“Saya ingin menyampaikan bahwa di triwulan pertama, year on year, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Timur. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betul kami membangun sinergi, membangun kolaborasi, tapi doa panjenengan semua menjadi penguatan bagi capaian kita dan mudah-mudahan berseiring dengan ridho Allah,” terangnya.
Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang oleh sejumlah sektor utama, antara lain industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, pertanian 10,51 persen, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27 persen.
Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Tercatat sektor pertanian menyerap sekitar 7,38 juta tenaga kerja, sektor perdagangan 4,69 juta tenaga kerja, sektor industri 3,36 juta tenaga kerja, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta tenaga kerja.
Di bidang pendidikan, Khofifah menyampaikan bahwa Jawa Timur selama tujuh tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah siswa SMA, SMK, dan MA terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur tanpa tes.
Berdasarkan data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang dirilis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sebanyak 29.046 siswa asal Jawa Timur diterima di perguruan tinggi negeri dari total 108.122 pendaftar, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.
“Kerja keras luar biasa dan doa yang mengiringi seluruh ikhtiar kita sehingga tujuh tahun berturut-turut siswa SMA, SMK dan Aliyah Jawa Timur tertinggi diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes,” katanya.
Untuk memperkuat kualitas SDM, Pemprov Jawa Timur terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga prasejahtera, hingga program beasiswa.
Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tak hanya itu, bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustadz.
Di sektor beasiswa, Pemprov Jatim juga menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Santri Unggul, Beasiswa S1 Ma’had Aly, beasiswa guru madin, beasiswa STEM, hingga kerja sama pendidikan luar negeri dengan sejumlah perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar University, King’s College London, dan Western Sydney University.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Menurutnya, ketika Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan ketahanan pangan nasional, maka Jawa Timur menjadi salah satu penopang utamanya.
“Kalau Pak Presiden Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, maka lumbung pangannya ada di Jawa Timur. Bahkan sekarang kita bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegasnya.
Berdasarkan data tahun 2025, Jawa Timur tercatat menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional. Produksi padi Jawa Timur mencapai 10,43 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton pada tahun 2024.
Sementara produksi beras Jawa Timur tahun 2025 mencapai 6,03 juta ton atau meningkat 12,60 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kanwil Bulog Jawa Timur tercatat tertinggi secara nasional dengan jumlah mencapai 822.854 ton.
Di sektor peternakan, produksi daging sapi Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional dengan capaian 127.230,64 ton atau berkontribusi sekitar 20 persen terhadap produksi nasional. Sedangkan produksi susu sapi perah mencapai 475.394,86 ton atau setara 58 persen produksi nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Untuk produksi daging ayam ras pedaging, Jawa Timur berada di peringkat ketiga nasional dengan produksi sebesar 543.158,29 ton atau berkontribusi 13 persen terhadap produksi nasional.
Sementara produksi telur ayam ras petelur Jawa Timur mencapai 2.028.535,77 ton dan menjadi yang tertinggi nasional dengan kontribusi sekitar 32 persen terhadap produksi nasional.
“Banyak negara mengalami krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia tetap kuat dan Jawa Timur menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Khofifah.
Menurut Ace Hasan, pembangunan SDM menjadi faktor kunci yang akan menentukan kualitas dan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menilai langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada pada jalur yang tepat.
“Saya senang Jatim di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur terus mendorong kualitas sumber daya manusia. Karena hari ini yang akan menentukan kualitas Indonesia tahun 2045 adalah bagaimana kita membangun generasi muda saat ini,” ungkapnya.
Selain sektor pendidikan dan SDM, Ace Hasan juga mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, peran strategis Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global.
“Ketahanan pangan yang dibangun Jawa Timur menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” katanya.(dms)
[13/5 14.49] Deby Kontributor: Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
JAKARTA – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.
Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.
Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.
“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.
Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.
Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.
Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.
“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.
Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.
Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital.(dms)
