Jakarta,ANN CO.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung perluasan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (30/6/1026).
Dalam forum tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi karena empat daerah di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi, telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (piloting) digitalisasi bansos.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menilai, keberhasilan pelaksanaan di empat daerah tersebut menjadi modal penting untuk memperluas implementasi program ke wilayah lain di Jawa Timur.
“Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, usulan tersebut realistis mengingat kesiapan infrastruktur digital serta ekosistem pemerintahan di daerah-daerah tersebut sudah cukup baik. Sebagai provinsi dengan 38 kabupaten/kota, lanjutnya, Jawa Timur membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar proses penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan efisien.
“Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, rasanya kami siap mendorong dan meluaskan. Kita di Jatim ada 38 kota/kabupaten. Jadi kalau sebelumnya empat, bolehlah kami ditambah empat lagi jadi delapan. Insya Allah, kita siap bekerja keras untuk mewujudkan program di sini,” ungkapnya.
Meski begitu, Khofifah mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos juga harus diikuti dengan penguatan kualitas data penerima manfaat. Ia menyoroti masih adanya potensi _inclusion error_ maupun _exclusion error_ yang disebabkan oleh masyarakat yang belum terdaftar (_unregistered people_) maupun data yang belum sepenuhnya terverifikasi.
“Potensi _inclusion error_ dan
