Bojonegoro,ANN.CO.ID – Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro Yusnita Liasari menyampaikan, program tersebut telah dimanfaatkan masyarakat.
Terhitung sejak 1 Agustus hingga 28 September 2026, sebanyak 1.922 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah terbayar dengan total tagihan Rp181,016 juta.
“Terhitung sejak 1 Agustus sampai 28 September 2026, sudah sebanyak 1.922 SPPT terbayar dengan total tagihan Rp181,016 juta,” ucap Yusnita.
Program ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 untuk tahun pajak 2013–2025.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan pembebasan denda cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT.
Pembayaran tunggakan dapat dilakukan melalui sejumlah kanal, di antaranya Bank Jatim, BNI, Kantor Pos, Alfamart, Blibli, Gopay, Tokopedia, Shopee, Dana, Ovo, dan QRIS.
Yusnita menjelaskan, total tunggakan PBB-P2 periode 2013–2025 per 1 Januari 2026 tercatat sebesar Rp9,343 miliar. Hingga 28 September 2026, tunggakan yang telah terbayar mencapai Rp1,074 miliar, sehingga masih terdapat sisa tunggakan sebesar Rp8,268 miliar.
Pembebasan denda PBB-P2 ini berlaku sampai 20 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus mengurangi beban tunggakan yang masih dimiliki.
Bapenda mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa pembebasan denda berakhir.
Pembayaran pajak juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Mari bersama berpartisipasi dan bergotong royong untuk membangun Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan,” pungkasnya.(Yus).
