Jakarta,ANN.CO.ID – Berdasarkan berbagai hasil survei, baik yang dipublikasikan maupun yang bersifat internal, tingkat persetujuan (approval rating) terhadap pemerintah secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan, terlebih jika melihat masa pemerintahan yang belum mencapai dua tahun. Kondisi ini juga kontras dengan tingginya tingkat dukungan publik yang diperoleh pada awal masa pemerintahan.
Untuk meningkatkan kembali kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat, terdapat beberapa hal yang layak menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, pemerintah perlu kembali memusatkan perhatian pada realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Di tengah kondisi fiskal yang relatif terbatas, sebaiknya prioritas diarahkan pada program-program yang telah direncanakan sejak awal, bukan pada kebijakan baru yang bersifat mendadak atau sementara.
Kedua, diperlukan penguatan konsolidasi internal agar seluruh unsur pemerintahan bekerja secara lebih solid dan selaras. Kesan adanya pihak yang lebih diprioritaskan dibanding yang lain, termasuk dalam pengelolaan kabinet, perlu dihilangkan. Seluruh anggota kabinet diharapkan bergerak dalam satu arah, dengan koordinasi yang kuat di bawah kepemimpinan presiden.
Ketiga, strategi komunikasi publik pemerintah perlu terus diperbaiki. Pemerintah sebaiknya lebih proaktif dalam membangun narasi dan menyampaikan informasi dibanding hanya memberikan respons terhadap isu yang berkembang. Upaya meminimalkan potensi kontroversi maupun kesalahpahaman juga penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat tidak terus terkikis.
Keempat, peningkatan kinerja perlu difokuskan pada sektor-sektor yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, serta jaminan keamanan.
Kelima, penyederhanaan struktur kabinet dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Kabinet yang lebih ramping berpotensi mempercepat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, dan memperkuat citra pemerintahan yang efisien serta produktif. Sebaliknya, struktur yang terlalu besar berisiko menimbulkan ketimpangan kinerja, di mana sebagian bekerja sangat keras sementara sebagian lainnya belum memberikan kontribusi yang optimal.
Berbagai masukan tersebut tentu masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pembahasan yang lebih rinci dan komprehensif. Namun secara umum, langkah-langkah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan publik.
Jakarta 1 Agustus 2026
Oleh : Anas Urbaningrum
Pengamat politik dan Pemerintah.
