Bojonegoro,ANN.CO.ID – Dalam acara sosialisasi pengendalian dan mitigasi tindak pidana korupsi pada kegiatan konstruksi yang diselenggarakan oleh DPKP Cipta Karya kamis 07/08/2025 terdapat fakta yang menarik yaitu KPK tidak percaya terhadap pekerjaan PL (Penunjukan Langsung) dan pokir yang notabene adalah ranah anggota DPRD di Bojonegoro dari segi proses pengadaan sehingga disinyalir dijadikan ajang pengkondisian termasuk pengurusan pemenangan proyek,suap menyuap,gratifikasi yang semua dikemas secara transaksional.
Secara terus terang inspektur inspektorat Kabupaten Bojonegoro Teguh Prihandono mengatakan ia telah dipanggil KPK beberapa waktu yang lalu
“Tanggal 31/07/2025 kami dipanggil KPK deputi pencegahan bersama Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD Ketua Komisi BPKAD” ucapnya.
” KPK memberikan titik titik kritis yang harus diperhatikan terutama pada banyaknya pekerjaan PL ada anggapan memecah mecah pekerjaan biar bisa dibagi bagi kepada penyedia dan konsultan.” imbuhnya.
Menurut KPK dampaknya dari sisi pekerjaan menjadi kewalahan karena beban PPK terlalu banyak sehingga KPK menginginkan dikurangi.Caranya dengan konsolidasi namun dampaknya yang mendapatkan proyek menjadi kecil misalnya pekerjaan paving dan RTLH akan dijadikan satu sehingga yang biasanya mendapat pekerjaan walaupun kecil menjadi tidak dapat.
“Harapan KPK adalah efisiensi,PPK tidak disibukkan oleh pekerjaan yang sama,” ujarnya.
“Ada rasa ketidakpercayaan pada pokir dan sektoral yang PL digabungkan jadi satu dan diolah maka ketemulah penyedia yang sama,pengusulnya siapa,ppk nya siapa jadi KPK dari sisi analisisnya bagus” jelasnya.
Rasa tidak percaya KPK terhadap pokir dan PL yang begitu banyak di Bojonegoro sepertinya wajar saja mengingat pekerjaan tersebut sarat unsur kepentingan seperti yang disampaikan MY pegiat anti korupsi
“Ribuan paket PL dan pokir setiap tahunnya, jadi kalau KPK sudah mulai mencium adanya ketidak beresan maka akan terbongkar semua seperti kasus Provinsi Jawa Timur itu” tandasnya.
Selama ini kita tidak pernah melihat sepak terjang KPK di Bojonegoro bukan berarti KPK tidak memonitor Bojonegoro namum menunggu momentum yang tepat dan tidak menutup kemungkinan akan terbongkar praktek koruptif pejabat pejabat terdahulu yang akan mengakibatkan tidak bisa tidur nyenyak.(Red/Her)
