Bojonegoro,ANN.CO.ID – Masyarakat kini semakin aktif dan vokal dalam menuntut transparansi di Pemerintahan terutama di tingkat Pemerintahan Desa yang mana anggaran anggaran dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat banyak digelontorkan kepada Pemerintah Desa.
Mereka mengharapkan dapat mengakses segala informasi pengelolaan anggaran di Pemerintah Desa agar penggunaan anggaran dapat presisi dan akuntabel.
Pemkab Bojonegoro telah menyediakan platform aplikasi untuk bisa memonitor terkait Peraturan Desa,SK Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa melalui aplikasi SiapDesa namun masih banyak Pemdes yang tidak mengupload terkait hal tersebut ke dalam aplikasi SiapDesa.
Perawatan atau maintenance aplikasi SIAP Desa juga perlu dilakukan agar tidak ada hack atau virus yang menyusup dan mengacak acak aplikasi tersebut seperti yang terjadi disalah satu Desa di Kecamatan Temayang ketika awak media ini mengakses aplikasi terdapat semacam iklan dari salah satu penyedia tiket perjalanan yang diduga aplikasi siapdesa tersebut terkena hack atau virus.
Abdul Aziz Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menanggapi terkait Pemdes yang kurang ada transparansi dalam aplikasi SIAP Desa.
“Kami akan melakukan perbaikan terhadap aplikasi SIAP Desa dan menghimbau Pemerintah Desa untuk aktif berbagi informasi melalui aplikasi SiapDesa.” tegasnya (Kamis 05/11/2026)
Transparansi melalui digitalisasi memudahkan masyarakat untuk mengakses pengelolaan anggaran dan diharapkan Pemdes proaktif dalam memberikan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan legitimasi publik atas anggaran yang dititipkan rakyat dipundak pejabat.(Her).
